Refleksi (perawat), 17 maret 2013

Sejak lulus Akademi Keperawatan Depkes Malang tahun 2001, kini sudah 9 kali saya berpindah tempat kerja. Rata-rata hanya 1 tahun saja bisa bertahan ditempat kerja yang sama. Belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti, namun yang mengemuka hanya alasan “bosenan”.   Sempat mencoba menimba ilmu di 3 (tiga) Universitas yang berbeda di Belanda, namun juga terkena penyakit yang sama “bosan”, alias drop out …he..he..he…

Beberapa organisasi professional dan juga ormas saya singgahi. Namun belum menemukan seuatu yang memberi “kepuasan”. “Bosan” disini bermakna konotatif yang berarti konflik batin. Ada pertentangan kemerdekaan batin dengan lingkungan sekitar termasuk tempat kerja, sekolah, serta organisasi yang seringkali membatasi kebebasan jiwa berekspresi baik langsung maupun tidak langsung.

Aturan produk manusia seringkali bertentangan dengan kemerdekaan berfikir (fitrah). Seringkali ada perasaan dikungkung oleh “ilmu-ilmu” yang belum tentu benar secara ilmul yakin, ainul yakin apalagi haqqul yakin. Pergolakan batin ini yang membuat saya “memutuskan” untuk nekad (baca: mandiri).  Nekad dalam arti sebenar-benarnya. Nekad dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Tuhanpun memberikan kebebasan memilih kepada manusia, tentu dengan pertanggungjawaban.

Sharing perawat dari 5 “benua”

Saya senang membaca ide fikiran rekan-rekan perawat dari 5 benua yang baru-baru ini berhasil dibukukan oleh Pak Syaifoel Hardi dkk. Isi fikirannya merdeka tak ada intervensi apapun. Sangat tulus dan jujur. Bisa mengemukakan argumentasinya masing-masing serta bercerita berbagi pengalaman dengan begitu merdekanya.

Sempat saya terbawa diskusi yang cukup panjang tentang adab model training yang akhir-akhir ini cukup mengemuka dalam dunia kompetensi keperawatan. Bukan untuk bantah-bantahan namun itu sebuah dialektika tanya jawab sehingga akan menemukan ilmu baru untuk mamahami struktur anatomi nilai dengan baik, yang berakar dan buah dari kemerdekaan berfikir.

Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali beraneka ragam jenis pelatihan bermunculan, dengan dimensinya masing-masing. Mulai dari pelatihan spiritual, leadership, sholat khusyuk, marketing, termasuk pelatihan keperawatan tidak ketinggalan.

Filosofinya adalah ilmu bisa didapat dimana saja dan kapan saja. Tidak mesti harus di hotel mewah dan investasi yang mahal. Masalah ilmu dianggap sekunder, yang terpenting adalah mengantongi gelar dan sertifikat yang diakui oleh fihak otoritas. Semakin banyak sertifikat semakin baiklah prestise-nya. Semakin keren gelarnya semakin besarlah gaungnya. Tidak puas dengan nama perawat, dibikinlah nama ners. Begitulah kira-kira kesesatan fikir yang masih menggelinding kencang dalam dunia keperawatan ditanah air. Legitimasi sertifikat ijazah sudah menjadi salah satu lahan bisnis di negeri ini.

Idealisme-nya adalah bahwa keilmuan termasuk keperawatan tidak semestinya jatuh ke lapak bisnis. Apalagi kesehatan adalah hak setiap manusia. Hajat hidup orang banyak. Pengembangan keilmuwan harus diatur dan dikelola Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana kekayaan sumber daya alam yang juga menguasai hajat hidup orang banyak. Namun sayang pemerintahan saat ini malah sebaliknya telah sempurna mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang pasar bebas tanpa proteksi yang memadai terhadap hak-hak rakyat lemah, tidak terkecuali dunia pelayanan kesehatan.

“Kabar baik” sesunguhnya datang dari barat. Runtuhnya ekonomi negara-negara maju  sebagai pengusung utama faham materalisme adalah pertanda bahwa telah dan akan terus ada perubahan mandasar paradigma kesadaran manusia dalam mengelola kekayaan di muka bumi. Kapitalisme yang dirintis sejak pertengkaran habil dan qabil, telah mengantarkan peradaban manusia ke jurang kehancuran secara berjamaah berulang kali. Jutaan jiwa manusia melayang sia-sia akibat perang perebutan kekuasaan (ekonomi). Contoh terbaru adalah perang perebutan ladang-ladang minyak di negeri-negeri ditimur tengah. Juga kegaduhan politik tanah air adalah kegaduhan karena perebutan kapital, bukan perjuangan kepentingan rakyat seperti yang seringkali keluar dari mulut para politisi itu.

Saya tidak bilang semua barang dan jasa akan gratis. Namun yang menjadi diskusi adalah mendudukan kembali struktur nilai (akhlaq) dalam bermuamalah (berdagang). Banyak kegiatan sosial yang berwajah bisnis, dan kegiatan bisnis memasang wajah sosial. Tak jelas jenis kelaminnya. Dan bahkan berkelamin ganda (hermaprodit) sesuai kebutuhan.

RUU Keperawatan

Berulangkali perawat turun kejalan berorasi menyuarakan pengesahan RUU keperawatan. Namun sepertinya aspirasi itu tidak mampu menusuk kalbu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat. Kita tahu bahwa proses pembuatan UU sesungguhnya adalah proses tender bukan proses untuk menciptakan keadilan. Bila pengesahan RUU keperawatan ingin cepat selesai mungkin cara yang paling realistis bukan teriak-teriak lagi, namun mengumpulkan koin bersama. Sehingga anggota dewan yang terhormat bisa segera mengesahkan RUU, dengan berbekal dana pengumpulan koin tersebut.

Saya tidak tertarik berdebat penting tidaknya UU keperawatan. Saya tidak mau berdebat tentang berbobot tidaknya RUU keperawatan. Namun saya meyakini bahwa rekan-rekan perawat bisa melakukan tindakan keperawatan dengan bertanggung jawab, tanpa harus bergantung kepada aturan manusia. Apalagi aturan produk DPR saat ini yang menjunjung prinsip-prinsip kecurangan bukan kepada prinsip-prinsip keadilan.

“Aturan” dalam diri manusia lebih tinggi kedudukannya ketimbang sebuah undang-undang. Untuk tidak mencuri manusia tidak butuh KUHP, untuk tidak malpraktik perawat tak membutuhkan UU keperawatan. Bukan berarti UU atau aturan tidak penting. Namun harus ada kesadaran dan usaha sungguh-sungguh menempatkan diri diatas undang-undang atau aturan manusia tersebut. Karena manusia bukan hewan yang hanya mempunyai nafsu syahwat, namun juga mempunyai ruh ciptaan-Nya, sebagai sumber kebenaran dalam diri.

Permasalahan ketidakadilan di negeri ini bukan hanya dalam dunia pelayanan kesehatan, namun mencakup setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegera. Mengutip pendapat Emha Ainun Nadjib, bahwa negara dibentuk untuk meng-AMAN-kan 3 hal. Yaitu (1) keamanan jiwa, (2) keamanan martabat serta (3) keamanan harta benda warga negaranya.

Adakah pemerintah saat ini telah mengamankan 3 hal diatas dengan baik? Coba Tanya pada rumput yang bergoyang kata Ebiet.

Semua fakta keadaan diatas tidak serta merta membunuh semangat Rakyat Indonesia. Namun malah sebaliknya, hal tersebut akan merangsang terbentuknya anti bodi, anti penderitaan. Seberat apapun ujian cobaan penderitaan bangsa Indonesia, maka tidak akan membuat mereka berkeluh kesah apalagi menjadi lemah. Namun malah sebaliknya akan membuat kuat dan tahan banting dalam setiap keadaan. Termasuk kekuatan dan tahan bantingnya rekan-rekan perawat. Dalam keadaan seperti itu UU keperawatan bukan diatas kertas lagi, namun ruhnya telah menyatu dalam kepribadian Perawat Indonesia yang merdeka.

#Selamat ulang tahun PPNI  (17 maret, 1974- 2013)

Iklan

Nakes di DKI mulai mengeluh

Seluruh jajaran SKPD tidak terkecuali Dinas Kesehatan juga harus mengikuti gerbong Jokowi Ahok (baca: kerja keras). Kartu Jakarta Sehat adalah berita gembira bagi rakyat belum mampu, namun bagi tenaga kesehatan artinya harus bekerja lebih keras lagi. Lonjakan kunjungan puskesmas dan rumah sakit menambah beban kerja, dari sebelumnya.

Bagi nakes yang telah biasa mengabdi bekerja keras tentu sudah biasa, namun bagi nakes (pns) yang terbiasa bekerja lamban, ini akan menjadi kabar buruk.

KJS mutlak diperlukan rakyat. Disana sini pasti ada kekurangan, namun tentu bisa diperbaiki sambil jalan. Sebagai nakes apalagi dengan status pns abdi negara, sudah semestinya mendukung penuh yankes yang baik. Sebagai abdi negara pns (nakes), wajib mempunyai etos kerja diatas rata-rata, dan yang lebih penting harus mempunyai kebijaksanaan yang berlapis. Artinya mesti bisa menjadi tempat rakyat mengadukan permasalahan dan menemukan solusi bersama-sama. Sebagaimana telah dicontohkan oleh bos mereka Jokowi Ahok.

Barisan sakit hati (baca: nakes pemalas) sudah mulai bikin status-satus di facebook, menyerang kebijakan KJS. Konon katanya banyak kekurangan. Mungkin maksudnya kekurangan duit, dan mesti lebih banyak bekerja. Karakter manusia kebanyakan murahan, bukan?

Sekali lagi KJS mutlak diperlukan oleh rakyat. Tadi pagi saya sempat membaca artikel seorang penulis senior yang sedang sakit. Beliau tidak bisa menggunakan askes lagi karena satu alasan. Biaya semakin menipis dan dengan terpaksa beliau memutuskan untuk pindah dari depok ke DKI. Saat ini beliau sedang mengurus KTP DKI itu. Semoga beliau tabah dan yang paling penting bisa melihat Tuhan lebih dekat lagi.

Sebagai bagian dari komunitas nakes, saya merasa perlu  untuk saling mendukung dan memberi motivasi kepada sesama nakes untuk bersama-sama mensukseskan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat yang belum mampu, dimana DKI telah mempelopori untuk menciptakan system yang baik, dan lebih-lebih DKI telah mempelopori adanya itikad yang baik sebagai penguasa/pemerintah.

Salam kompak sukseskan KJS!

Masa depan keperawatan

ppni aipniSenin, 27 Oktober 2008

Amsterdam,- 24 oktober 2008 yang lalu PPNI Belanda kedatangan tamu 18 akademisi dan praktisi keperawatan dari seluruh Indonesia yang sedang short course clinical teaching di kota Groningen, sebuah kota bagian utara Belanda atas kerjasama Stuned dengan AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia).

Jujur saya juga ikut bangga sebagai perawat bahwa akhir-akhir ini semakin banyak rekan-rekan bisa belajar di negara lain, walaupun bisa dikatakan ketinggalan kereta dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya. Namun harapannya bahwa rekan-rekan bisa menggunakan kereta cepat ala Jepang yang berjalan melayang 10 cm diatas rel dengan kecepatan 500 km/jam, sehingga gesekan panas juga tidak ada dengan rel.

Kalau boleh saya mengibaratkan bahwa AIPNI adalah kereta api dan PPNI adalah rel-nya. Sebuah sinergi yang dahsyat bila berpadu.

Mereka yang datang ke Belanda ini adalah perwakilan yang berasal dari UIniversitas Indonesia, Jakarta Un Hasanudin Makassar, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Syah Kuala Aceh, Universitas Andalas Padang, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, RUSP Sanglah Denpasar, RSCM Jakarta, dan RS Dr.Sutomo Surabaya dibawah komando Pak Masfuri, dosen FIK UI. Dalam pertemuan yang penuh keakraban ini sempat mendsikusikan tentang situasi keperawatan terakhir di tanah air, juga disambung dengan sedikit gambaran keperawatan di belanda.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini kita mendengar berita perkembangan keperawatan yang luar biasa gencar ditanah air. Kesannya bagus, yaitu peningkatan kulitas SDM keperawatan. Bahkan tidak tanggung-tanggung spk dihapus dan D3 bahkan kabarnya juga akan menyusul untuk dieksekusi.

Saya juga baru mendengar bahwa disamping PPNI juga ada Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) yang fokus kepada pegembangan SDM.

Mungkin dibenak kita bertanya-tanya signal apa semua ini?

Jujur saya melihat bahwa adanya tingkatan pendidikan dalam dunia keperawatan adalah sebuah kekuatan besar yang tidak dimiliki profesi lain. Salah besar kalau ners ingin memisahkan diri dengan komunitas keperawatan. Justru profesi ners adalah jembatan yang akan menghubungkan komunikasi antara keperawatan dengan profesi dokter. Ners-lah yang paling memahami rekan-rekan dari SPK dan D3 karena datang dari rumpun yang sama. Yang juga menjadi pertanyaan adalah pendidikan apa yang akan menggantikan SPK dan D3 ini? sudahkan rekan-rekan dari ppni dan aipni ikut memikirkan bentuk pendidikan lain sebagai pengganti SPK dan D3 ini? atau belum sempat terpikirkan? Atau cuek aja? karena anggapan bukan bagian dari profesi.

Akan sangat naif bila hal ini yang terjadi, bagimanapun SPK dan D3 adalah komponen penting dalam profesi keperawatan yang tidak dimiliki oleh profesi manapun. Saya berkesimpulan bila profesi ners tidak merangkul SPK atau D3, karir tertingginya akan sama seperti profesi lain. Namun apabila yang terjadi sebaliknya maka profesi ners akan lebih dahsyat eksistensinya. Bisa jadi dalam waktu 10-15 tahun yang akan datang hal ini akan terbukti dengan output pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan kata lain kepuasan pasien meningkat dan juga respect yang ditunjukkan oleh profesi kesehatan lainnya kepada profesi ners.

Yang perlu juga mendapatkan perhatian besar adalah tidak cuma kemampuan akademis, namun lebih penting adalah semangat ketulusan untuk mengambil peran penting dalam perubahan. Bila yang dikejar hanya kemampuan akademis maka titik tertingginya yang akan dicapai sama dengan profesi-proefesi yang lain saat ini. Bila keperawatan ingin memberikan sumbangsihnya lebih besar dan ingin melewati titik kulminasi profesi saat ini adalah dengan penyatuan kembali kita sebagai perawat dengan kita sebagai orang timur yang berkebudayaan. Ruh ini telah hilang dalam bangsa kita ini secara umum. Kebudayaan adalah hasil olah budi pekerti yang luhur. Aplikasinya adalah ketika adanya saling menghargai, dan saling mengakui eksistensi yang lain. Kita harus mengakui eksistensi profesi lain, apalagi eksistensi anggota keluarga dalam rumah kita yaitu spk dan d3 adalah wajib hukumnya untuk dipangku.

Hal ini ini tentu membutuhkan kebijksanaan dan kearifan yang tinggi dari komunitas keperawatan baik dari ppni maupun dari aipni untuk bersama-sama melakukan sebuah perubahan besar dalam sistem kesehatan ditanah air.

Saya berdoa kepada Tuhan semoga PPNI dan AIPNI benar akan menjadi seperti kereta api di Jepang yang melesat dengan kecepatan tinggi dan melayang diatas rel. Walau secara fisik tidak bersentuhan namun ada medan magnet yang dahsyat sehingga out putnya pun juga dahsyat.

Salam hangat,

Syafiih kamil

 

———————————————————————————————————————————————-

Respon Prof.A.Yani (ketum ppni)

Dear Pak Syafiih Kamil,

Terimakasih atas refleksi anda tentang kondisi sekarang dan proyeksi profesi keperawatan ke depan yang dituangkan dalam tulisan yang cerdas dan menyentuh dalam email anda ini.

Pak Syafiih,
Apapun bentuk dan kecepatan perubahan yang terjadi, saya sebagai ketua umum PP PPNI sudah mendeklarasikan bahwa tidak ada satu orangpun perawat SPK atau DIII dengan kategori vokasional (berdasarkan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang kita tinggalkan. Apalagi untuk dimasukkan dalam karung kemudian dicemplungkan ke laut (ini kata kata lugas saya yang selalu saya sampaikan kepada teman2 di daerah). Oleh karena itu, PPNI selalu berusaha untuk membangun sistem yang memungkinkan untuk berubah dan berkembang bersama melalui sistem yang merangkul semua kategori dan jenis tenaga keperawatan. Sebab itu PPNI tidak merestui pembentukan Ikatan Ners Indonesia.

Realisasi PPNI adalah dengan memberikan peluang sebesar besarnya bagi perawat SPK dan DIII untuk mendapatkan prioritas dalam meningkatkan pendidikan. Untuk pendidikan di dalam negeri PPNI sudah memfasiltiasi program pendidikan khusus bagi SPK yang bekerja di RS maupun di Puskesmas untuk mengikuti pendidikan DIII yang dirancang khusus untuk mereka yang bekerja. Juga program Ekstensi S1/Ners untuk lulusan DIII keperawatan. Untuk kepentingan perawat yang berada di luar negeri, yaitu dengan sejawat DIII keperawatan yang bekerja di Kuwait untuk mengikuti program E-learning (S1/Ners) dengan FIK Unpad yang sudah berjalan semester I. Hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk teman2 di Belanda yang setahu saya mayoritas SPK untuk bisa dikembangkan pendidikan khusus untuk Diploma III bahkan jika memungkinkan untuk langsung ke Program S1/Ners. PPNI bekerja erat dengan DIKTI-Depdiknas bisa mencarikan solusinya. PPNI juga sudah memfasilitasi sponsorship bagi perawat Kuwait untuk mengikuti program RN agar dapat bekerja di USA. Hal yang sama bisa dilakukan bagi perawat yang bekerja di negara lain.

Saya berkeyakinan bahwa tidak ada orang yang ingin berpendidikan rendah termasuk sejawat yang SPK dan DIII, karena sistem yang dibangun di Indonesia tidak responsif terhadap kebutuhan yang berkembang dengan cepat baik di Indonesia maupun di manca negara. Dan tidak semua perawat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Untuk memenuhi karakteristik keperawatan sebagai profesi, maka semua jenjang pendidikan tinggi keperawatan harus diwujudkan. Oleh karena itu Universitas Indonesia selain telah menyelenggarakan pendidikan S1/Ners, 6 Program Magister dan 5 Program Spesialis serta program Doktor (baru mulai 2008). Sehingga tidak ada pihak yang bisa mengingkari bahwa keperawatan adalah suatu disiplin yang memiliki body of knowlege in nursing, unik dan tidak sama dengan disiplin ilmu lain. Kemudian produk dari sistem pendidikan tinggi ini harus memberikan dampak pada pelayanan kepada masyarakat luas di dalam negeri maupun di luar negeri, berupa pengakuan terhadap kompetensi perawat Indonesia. Untuk mengakomodasi inipun PPNI sudah menginisiasi pengembangan draft standar perawat spesialis dan Ikatan serta Himpunan sesuai AD/ART PPNI hasil Munas VII di Manado.

Undang undang keperawatan yang telah kita dorong bersama melalui demonstrasi simpatik ke DPR/DPRD baik di Indonesia maupun di Luar Negeri (Seperti yang dilakukan oleh INNA-N) dan lobby2 yang intens alhamdulillah telah membuahkan hasil dengan diprioritaskan dalam agenda 2009.

PPNI juga diundang dalam rapat dengan Adviser dan Menteri perdagangan terkait dengan isu kunci untuk negosiasi Indonesia di forum internasional tentang perdagangan jasa kesehatan/keperawatan. MRA (Mutual Recognition Arrangement) untuk negara ASEAN sudah ditandatangani oleh Menperindag tahun 2006, dimana Indonesia mulai 1 Januari 2010 akan bebas untuk dimasuki oleh perawat ASEAN. Bayangkan jika Indonesia belum memiliki Undang undang keperawatan yang mengatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi, maka perawat asing akan masuk bebas ke Indonesia tanpa seleksi, sementara perawat Indonesia tidak diakui negara lain karena belum memiliki sistem RN Nasional.

Persiapan perangkat Konsil Keperawatan sudah disiapkan dan terus dimantapkan bekerjasama dengan Canadian Nurses Association dan dibimbing oleh ICN (International Council of Nurses). Undang2 inilah yang akan mengatur siapa dengan pendidikan yang bagaimana bertanggung jawab untuk apa dengan kompetensi sebagai apa dan kemudian mengatur sistem penghargaannya. Dengan demikian tidak ada yang merasa ditinggalkan, semuanya bersinergi dan saling mendukung dalam kesejawatan sebagai tenaga keperawatan.

Saya secara pribadi maupun sebagai ketua umum yang terpilih secara demokratis dengan legitimasi yang tinggi dalam forum MUNAS VII, tidak akan memberikan peluang bagi setiap individu Ners untuk merasa lebih unggul dari yang lain dan ingin memisahkan diri dari kelompok keperawatan. Hanya saja dalam proses perubahan sering terjadi cultural shock. Tapi ini akan kita lihat sebagai suatu dinamika dalam konteks pengembangan profesi…kita berubah bersama dan berhasil bersama. Semua yang eksis dalam berbagai jenjang dan jenis keperawatan layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Apalagi jika sejawat dengan pendidikan yang relatif lebih rendah bukan menjadi pilihan tapi karena korban suatu sistem pendidikan yang tidak bijak pada masa lalu karena tidak memproyeksikan pada kebutuhan dan perkembangan ke depan.

Pak Syafiih, mari kita terus melangkah ke depan menata diri dan profesi kita dengan niat memberikan pelayanan terbaik bagi umat manusia dimanapun kita berada. PPNI, AIPNI dan focal points keperawatan lainnya akan bersinergi dalam mewujudkannya.

Salam kompak selalu buat teman2 di sini. Kibarkan bendera Indonesia di Belanda dengan megah dan perkasa melalui kinerja terbaik teman2 di Belanda.

Wassalam,
Achir Yani S. hamid